LANDASAN HUKUM
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pembagian Wilayah NKRI ke dalam
Pemerintahan – Pemerintahan Daerah;
2. Undang
– Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang
– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang – Undang
Nomoe 22 tahun 1999;
4. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
7. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 13 ayat (1)
Menyatakan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan
informasi perencanaan daerah serta rencana tata ruang;
9. Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
10. Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan
Walikota Tangerang Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pamulang (Berita Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 113);
12. Peraturan
Walikota Tangerang Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentangg Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan
Pamulang Kota Tangerang Selatan;